FIELD NOTE FGD PEREMAJAAN KELAPA SAWIT, BUNGO
Tempat, Aula Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Bungo
Tanggal: 2 Mei 2019
Peserta: Ketua Bapeda Bungo, Kabid THP Perkebunan, Bank 9 Jambi, BLHD Bungo, Petani Kelapa Sawit
Catatan FGD:
Petani di Unit 19 Kuamang Kuning (Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir) sudah mendapatkan ISPO. Dalam proses mendapatkan ISPO, pembiayaannya dibebankan kepada petani dan prosesnya di bantu PT. SAL 2. Ditambahkan juga oleh Kabid TPH Perkebunan, sampai saat ini belum ada manfaat yang dirasakan oleh petani dengan adanya sertifikat ISPO yang diperoleh petani.
Petani desa Lembah Kuamang mengkritisi metode chiping yang diterapkan dalam peremajaan tanaman kelapa sawit. Menurut anjuran, chiping dilakukan dengan panjang 10 cm, akan tetapi pelaksanaan di lapangan ternyata juga ditemukan bahwa chiping batang dilakukan dengan ukuran 30 cm. Oleh karena itu petani Lembah Kuamang menyarankan penggunaan metode serut (serbuk lebih baik) dalam penghancuran batang kelapa sawit, dan mungkin dengan biaya yang relatif lebih besar.
Pelaksanaan diversifikasi tanaman atau penanaman tanaman pangan dan hortikultura pada awal peremajaan tanaman kelapa sawit menghadapi kendala banyaknya akar tanaman kelapa sawit ketika pengolahan lahan dilakukan. Oleh karenanya disarankan oleh petani bahwa pengolahan lahan tidak cukup dengan dua kali pengolahan lahan oleh traktor, akan tetapi pengolahan lahan sebaiknya dilakukan lebih dari dua kali dan diakhiri dengan proses rotary.
Pengalaman Pak Kusdi dalam peremajaan kelapa sawit, menggunakan varitas TN 1, TBS dapat dipanen pada umur 2 tahun, 5 bulan. Panen pertama menghasilkan 80 kg/2 ha, panen ke dua menghasilkan 200 kg/2 ha dan setelah masa panen dua tahun, tanaman kelapa sawit dapat menghasilkan produksi sebesar 1 ton/2 ha. Setelah dilakukan pemupukan menggunakan abu janjang dan KCL sebanyak 600 kh/2 ha, maka tanaman kelapa sawit yang dimilikinya dapat menghasilkan produksi sebanyak 2,2 ton/2 ha.
Bapak Sahudi, petani kelapa sawit Lembah Kuamang menegaskan bahwa beberapa waktu lalu petani memiliki tabungan di Bank Syariah Mandiri, akan tetapi BSM tidak mampu memfasilitasi replanting tanaman kelapa sawit, karena relatif banyak petani yang mempunyai hutang di bank. Sampai saat ini dinyatakan oleh petani bahwa keengganan petani melakukan replanting disebabkan karena petani masih mempunyai keyakinan bahwa tanaman kelapa sawit yang mereka usahakan, masih bisa berproduksi. Selain itu petani juga khawatir akan terjadi stagnasi sumber penghasilan pada hal petani mempunyai berbagai macam kebutuhan untuk dipenuhi seperti kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak mereka.
Kesinambungan sumber penghasilan keluarga dapat diatasi dengan menanam tanaman pangan (bantuan benih) akan tetapi lahan yang akan ditanami harus dilakukan pembajakan berulangkali karena banyaknya akar tanaman kelapa sawit yang telah di tumbang. Selain itu, usia petani yang relatif sudah berumur tua, juga menjadi kendala dalam mendapatkan pinjaman bank. Jikapun nama peminjam dapat diganti dengan nama anak, namun yang jadi masalah di tingkat petani adalah memutuskan nama anak yang mana yang akan dimasukkan menjadi daftar peminjam bank.
Catatan kritis dalam peremajaan kelapa sawit yang dinyatakan oleh petani adalah terkait kontraktor yang akan mengerjakan replanting. Menurut pengakuan petani, kontraktor replanting, diperkenalkan oleh dinas perkebunan dan petani tidak punya pilihan untuk menentukan dan memilih sendiri kontraktor peremajaan kelapa sawit mereka.
Catatan penting tim peneliti adalah bahwa apa yang dibutuhkan petani belum sinkron dengan fasilitasi pihak pemerintah dalam replanting, oleh karenanya ke depan, sinergitas dalam replanting perlu diupayakan.
Ketua Bappeda Kabupaten Bungo, juga merespon dengan baik kegiatan FGD yang dilakukan. Kondisi-kondisi yang mengemuka dalam FGD merupakan input yang sangat berharga bagi pengambil kebijakan. Sikronisasi kebutuhan petani dapat diakomodir dalam musrenbangdes untuk diteruskan ke tingkat musren yang lenih tinggi. Lebih lanjut Ketua Bappeda menegaskan bahwa hasil FGD dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan petani dan kondisi ini akan ditindak lanjuti dengan menyampaikan laporan kepada Bupati Bungo.
